PENTAS.TV โ BANDUNG โ Sidang lanjutan ke-6 perkara nomor 510/Pid.B/2026/PN Bdg dengan terdakwa Febriyanti dalam perkara dugaan penggelapan dalam jabatan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (14/9/2026).
Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua saksi ahli dari Universitas Padjadjaran (Unpad), yakni Pupung Faizal, ahli hukum perusahaan, dan Rully Herdita Ramadhani, akademisi yang memberikan keterangan mengenai hukum pidana.
Keterangan kedua ahli tersebut membahas sejumlah aspek penting, mulai dari transaksi perusahaan, kewenangan organ perseroan, hingga unsur tindak pidana penggelapan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Pupung Faizal dalam keterangannya menjelaskan mengenai transaksi perusahaan serta kewenangan organ perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT).
Menurut Pupung, transaksi perusahaan merupakan setiap kegiatan atau peristiwa ekonomi yang melibatkan pertukaran nilai, baik berupa uang, barang, jasa maupun aset.
Transaksi tersebut dapat diukur menggunakan satuan moneter dan berdampak terhadap posisi keuangan perusahaan.
Pupung juga menjelaskan pembagian kewenangan antara direksi dan dewan komisaris dalam sebuah perseroan terbatas.
Dewan komisaris memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap kebijakan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi.
Dalam kondisi tertentu, dewan komisaris juga dapat memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), misalnya ketika direksi berhalangan atau terdapat kekosongan jabatan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.
Sementara itu, direksi memiliki tugas menjalankan pengurusan perusahaan serta menyampaikan berbagai laporan, termasuk laporan keuangan dan laporan mengenai kegiatan perusahaan.
Pupung menyebut ketentuan mengenai kewenangan dan tugas organ perseroan tersebut diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Sementara itu, ahli hukum pidana Rully Herdita Ramadhani memberikan keterangan mengenai Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Rully menjelaskan, pasal tersebut mengatur tindak pidana penggelapan yang dilakukan seseorang yang menguasai barang karena hubungan kerja, profesi, atau menerima upah.
Dalam persidangan, Rully juga menerangkan unsur melawan hukum atau wederrechtelijk dalam hukum pidana.
Unsur tersebut merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.
Rully kemudian menjelaskan mengenai kemungkinan pidana apabila terdapat pengalihan rekening perusahaan ke rekening pribadi.
Menurutnya, apabila pengurus, direksi, atau pegawai memindahkan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum, perbuatan tersebut dapat masuk dalam kategori penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP mengenai penggelapan.
Namun, sebelum seseorang dinyatakan melakukan penggelapan, menurut Rully perlu dilakukan pemeriksaan atau audit terhadap keuangan perusahaan.
Audit dapat dilakukan oleh akuntan publik untuk mengetahui adanya transaksi atau pengalihan dana yang bermasalah.
Dalam keterangannya, Rully juga menyinggung asas ultimum remedium, yakni prinsip bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum.
Dengan demikian, apabila suatu perkara masih dapat diselesaikan melalui mekanisme lain, seperti sanksi administratif, denda, ganti rugi, atau jalur hukum perdata, penyelesaian melalui hukum pidana tidak serta-merta menjadi pilihan pertama.
Keterangan tersebut kemudian mendapat perhatian dari pihak kuasa hukum terdakwa.
Kuasa hukum terdakwa dari Anggaraksa Law Office, Ghazi Luthfi dan Taufik Ismail Gurbadi, menilai keterangan dua saksi ahli tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam proses perkara.
Ghazi Luthfi menyatakan kehadiran dua saksi ahli tersebut menunjukkan bahwa penuntut umum maupun penyidik dinilai telah cacat secara prosedural dalam menetapkan perkara tersebut ke ranah pidana.
โKeduanya sepakat, harus dipenuhi dulu unsur-unsur proses yang dijalankan dalam undang-undang perseroan itu sendiri,โ tutur Ghazi.
Sementara itu, Taufik Ismail Gurbadi menyatakan perkara tersebut dinilai terlalu prematur untuk masuk ke pokok perkara pidana.
Pihaknya berharap kliennya mendapatkan putusan yang maksimal, nama baiknya dipulihkan, serta dibebaskan dari segala tuntutan.
โKami berharap klien kami dapat diberikan suatu putusan yang maksimal, atau pulihkan kembali nama baiknya, serta dibebaskan dari segala tuntutan,โ ujar Gurbadi.
Perkara dugaan penggelapan dalam jabatan tersebut masih berlanjut di Pengadilan Negeri Bandung.
Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 16 September 2026.(GIH/*)
