PENTAS.TV-SUBANG, ā Upaya menyelamatkan generasi masa depan dari ancaman stunting tidak cukup hanya melalui kebijakan dan rapat koordinasi. Persoalan di tingkat keluarga membutuhkan tindakan nyata, mulai dari perbaikan kondisi tempat tinggal, pemenuhan nutrisi, hingga pendampingan secara berkelanjutan.
Pendekatan tersebut terlihat dalam kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (2/11/2026).
Ada yang berbeda dalam kunjungan kali ini. Sugiono tidak hanya menghadiri agenda seremonial, tetapi turut turun langsung mengunjungi sejumlah keluarga risiko stunting (KRS) untuk melihat kondisi nyata masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Wihaji mengajak Sugiono berkeliling ke beberapa lokasi menggunakan sepeda motor yang dikendarai para penyuluh Keluarga Berencana (KB).
Kunjungan tersebut memperlihatkan berbagai persoalan yang dihadapi keluarga berisiko stunting. Sejumlah keluarga yang dikunjungi memiliki ibu menyusui maupun balita, tetapi tinggal di rumah tidak layak huni, dengan keterbatasan fasilitas sanitasi serta lingkungan yang kurang sehat.
Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan stunting bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan asupan makanan bergizi, tetapi juga dipengaruhi kualitas lingkungan tempat tinggal, sanitasi, dan kondisi sosial ekonomi keluarga.
Bagi Wihaji, melihat langsung persoalan di lapangan merupakan bagian dari upaya mempercepat penyelesaian masalah sesuai arahan Presiden.
Menurutnya, pemerintah perlu bergerak cepat dengan mendatangi langsung masyarakat yang membutuhkan bantuan, mengidentifikasi persoalan, dan menyelesaikan hal-hal yang bisa segera ditangani.
Dalam kunjungan tersebut, Sugiono turut menyoroti pentingnya pemanfaatan kekayaan dan aset negara untuk kepentingan masyarakat.
Ia mengaitkan upaya penyelesaian persoalan stunting dengan arahan Presiden agar berbagai sumber daya negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
"Inilah mengapa, Bapak Presiden ingin menyelamatkan berbagai kekayaan dan aset negara. Agar semuanya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, contohnya untuk mengatasi masalah stunting ini," tambah Sugiono.
Di sela-sela padatnya agenda kunjungan, Wihaji dan Sugiono juga berdiskusi secara intensif untuk mencari solusi terhadap persoalan yang ditemukan di lapangan.
Penyelesaian masalah tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah melalui kehadiran bupati, kepala dinas, anggota DPRD, hingga sektor swasta dan media massa.
Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat penanganan keluarga berisiko stunting, terutama mereka yang membutuhkan intervensi langsung.
Tidak hanya memberikan edukasi, pemerintah juga menyalurkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta bantuan nutrisi bagi keluarga yang dikunjungi.
Wihaji mempercayakan keberlanjutan pendampingan dan penyaluran bantuan tersebut kepada jajaran BKKBN di Jawa Barat, khususnya Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan para Penyuluh KB yang selama ini bekerja langsung di tengah masyarakat.
Wihaji menegaskan bahwa upaya penurunan stunting harus dimulai dari penyelesaian persoalan paling mendasar yang dihadapi masyarakat.
Baginya, langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi masa depan generasi Indonesia.
"Kita perlu turun langsung selesaikan masalah. Sekecil apa pun pasti bermakna. Menyelesaikan masalah satu generasi selalu dimulai dari penyelesaian masalah satu orang, satu keluarga. Ini yang pelan-pelan, namun terus kita upayakan," sambung Wihaji.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program pencegahan stunting tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya program pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi setiap keluarga.
Mulai dari pendampingan ibu hamil, ibu menyusui, pemenuhan kebutuhan nutrisi anak, hingga perbaikan lingkungan tempat tinggal menjadi bagian dari upaya membangun keluarga yang lebih sehat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Dadi Roswandi, mengaku merasa terhormat karena Jawa Barat mendapatkan perhatian langsung dari dua menteri dalam upaya percepatan penanganan stunting.
Menurut Dadi, Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam agenda penurunan stunting nasional. Persoalan stunting di provinsi ini bahkan menjadi gambaran penting bagi keberhasilan program secara nasional.
"Permasalahan stunting di Jawa Barat ini bagaikan etalase program secara nasional. Jika stunting selesai di Jabar, maka dua puluh persen nasional juga beres," jelas Dadi.
Dadi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penanganan stunting di Jawa Barat.
Ia mengungkapkan, terdapat sekitar seratus ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang selama ini bekerja di lapangan untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting.
Para kader tersebut menjalankan tugas dengan bimbingan penyuluh KB, memastikan keluarga yang membutuhkan perhatian mendapatkan pendampingan sesuai kondisi dan permasalahan masing-masing.
"Di Jawa Barat ada seratus ribuan TPK yang berjibaku di lapangan. Di bawah bimbingan para penyuluh KB, di tangan mereka lah tugas pendampingan para KRS ini terus diupayakan," ungkapnya.
Keberadaan TPK menjadi salah satu kekuatan penting dalam mendukung program percepatan penurunan stunting. Mereka menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat di tingkat keluarga.
Melalui kunjungan langsung, bantuan nutrisi, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta penguatan pendampingan keluarga, pemerintah berupaya memastikan penanganan stunting tidak berhenti pada program di atas kertas.
Sebab, menyelamatkan satu generasi masa depan pada akhirnya dapat dimulai dari satu langkah sederhana: menyelesaikan persoalan satu orang dan satu keluarga.(GIH/*)
