PENTAS.TV-SUBANG, – Ribuan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung program percepatan penurunan stunting di Indonesia. Sebanyak 3.000 kader TPK se-Kabupaten Subang, Jawa Barat, berkumpul dalam kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, Senin (2/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di GOR Gotong Royong, Subang, tersebut dikemas melalui agenda Temu Kader TPK, Penguatan Gizi Keluarga Melalui Distribusi dan Edukasi MBG 3B.
Dalam kesempatan itu, Wihaji menegaskan bahwa keberadaan Tim Pendamping Keluarga memiliki peran penting dalam mencegah stunting sejak dini. Para kader menjadi ujung tombak pendampingan keluarga, terutama bagi kelompok yang memiliki risiko tinggi mengalami masalah gizi dan tumbuh kembang.
Wihaji menjelaskan, tugas TPK tidak hanya sebatas mendampingi ibu hamil atau keluarga yang telah memiliki anak balita. Pendampingan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari calon pengantin, ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), bayi di bawah dua tahun (baduta), balita, remaja hingga lanjut usia (lansia).
"Apa tugas TPK? Mendampingi keluarga. Mendampingi siapa? Mulai dari calon pengantin, ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), bayi di bawah dua tahun (baduta), bayi di bawah usia lima tahun (balita), remaja hingga lansia. Semuanya dijaga agar jangan sampai stunting," jelas Wihaji di hadapan Menko PMK.
Selain melakukan pendampingan keluarga, Wihaji menyampaikan bahwa terdapat tambahan tugas bagi para kader TPK, yakni membantu distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok sasaran 3B.
Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang belum mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini (non-PAUD).
"Membantu mendistribusikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) khusus bumil, busui, dan balita non-PAUD," tambahnya.
Menurut Wihaji, keterlibatan kader TPK dalam distribusi dan edukasi MBG 3B menjadi bagian penting untuk memperkuat intervensi gizi keluarga. Dengan pendampingan secara langsung, kebutuhan kelompok rentan diharapkan dapat lebih terpantau.
Ia juga menegaskan bahwa para kader perempuan yang selama ini bekerja di tengah masyarakat merupakan garda terdepan dalam upaya pencegahan stunting.
Kehadiran 3.000 kader TPK mendapat perhatian khusus dari Menko PMK Sugiono. Ia mengaku baru pertama kali menyaksikan secara langsung ribuan kader pendamping keluarga berkumpul dalam satu kegiatan besar.
Kunjungan tersebut juga menjadi pengalaman pertamanya melihat secara langsung kondisi keluarga berisiko stunting sekaligus menyaksikan pekerjaan para kader TPK di lapangan.
Dalam sambutannya, Sugiono menyampaikan apresiasi kepada para kader yang selama ini menjalankan tugas pendampingan keluarga.
Ia menilai, pekerjaan para kader TPK merupakan bagian dari upaya besar bangsa dalam menyiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, unggul, dan memiliki daya saing.
"Ibu-ibu yang hadir ini adalah bagian dari cita-cita besar bangsa ini. Kita adalah bangsa yang besar, yang terus berupaya untuk bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah," ungkap Sugiono.
Sugiono yang dalam naskah kegiatan disebut baru menjabat sekitar satu bulan sebagai Menko PMK tersebut menekankan bahwa cita-cita Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju tidak dapat terwujud tanpa dukungan sumber daya manusia berkualitas.
Karena itu, pembangunan manusia harus dimulai dari keluarga, termasuk memastikan kebutuhan gizi ibu dan anak terpenuhi serta mencegah terjadinya stunting sejak dini.
Sugiono juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader TPK atas kontribusi mereka dalam mendampingi keluarga di masyarakat.
"Terima kasih untuk para kader TPK. Tugas kami dari Kemenko PMK selanjutnya adalah memastikan bahwa kerja keras TPK dalam upaya pencegahan stunting bisa dilakukan dengan baik dan memperlancar kinerja ibu-ibu semua," janjinya.
Sebelum menghadiri temu kader di GOR Gotong Royong, Wihaji mengajak Sugiono mengunjungi sejumlah lokasi keluarga risiko stunting (KRS) di Kabupaten Subang.
Dalam kunjungan tersebut, keduanya melihat langsung kondisi keluarga yang membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih lanjut.
Beberapa keluarga yang dikunjungi berada dalam kondisi kurang ideal. Di antaranya keluarga dengan ibu menyusui atau memiliki balita, tetapi tinggal di rumah tidak layak huni, memiliki keterbatasan fasilitas sanitasi, serta berada di lingkungan yang kurang sehat.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan makanan dan pemenuhan gizi, tetapi juga dipengaruhi faktor lingkungan, sanitasi, serta kondisi sosial ekonomi keluarga.
Wihaji menjelaskan, kunjungan langsung ke keluarga berisiko stunting merupakan bagian dari upaya mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan.
Pendekatan tersebut, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden agar jajaran pemerintah tidak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berdiskusi dan menggelar rapat, tetapi lebih mengutamakan tindakan nyata.
"Jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak rapat-rapat, datangi masalah langsung dan selesaikan apa yang bisa diselesaikan," ungkap Wihaji.
Melalui penguatan peran TPK, pendampingan keluarga, serta distribusi dan edukasi MBG 3B, pemerintah berharap upaya pencegahan stunting dapat berjalan lebih efektif.
Kehadiran ribuan kader di Subang sekaligus menjadi gambaran pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak tingkat keluarga.
Dengan pendampingan yang berkelanjutan, pemenuhan gizi ibu dan anak, serta perhatian terhadap lingkungan tempat tinggal, upaya menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan bebas stunting diharapkan semakin kuat.(GIH/*)
