LIVEPENTAS TV NEWS
📍 Jawa Barat
Loading menu...
LIVEFX MARKET - IDR BASED
Loading FX...
🔴 BREAKING NEWS

Fei Febriyanti Dituntut 3 Tahun Penjara, 273 Dokumen Jadi Sorotan di PN Bandung

📖 4 menit baca✍ Singgih Jatmiko🕒 Rabu, 23 September 2026 pukul 17.10
Fei Febriyanti Dituntut 3 Tahun Penjara, 273 Dokumen Jadi Sorotan di PN Bandung

Fei Febriyanti SR menjalani persidangan perkara dugaan penggelapan PT Solusi Rahayu Indonesia (SRI) di Pengadilan Negeri Bandung. Jaksa Penuntut Umum menuntut Fei tiga tahun penjara, sementara tim penasihat hukum menyiapkan pledoi dengan menyoroti sejumlah fakta dan 273 dokumen yang telah diajukan dalam persidangan.

BANDUNG – Perkara dugaan penggelapan aset PT Solusi Rahayu Indonesia (SRI) dengan terdakwa Fei Febriyanti SR memasuki babak penting di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Fei dengan pidana tiga tahun penjara dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan. Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 510/Pid.Sus/2026/PN Bdg.

Tuntutan JPU merujuk pada Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut mengatur perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja, profesi, atau mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut. Ancaman pidananya paling lama lima tahun penjara atau denda kategori V.

Tuntutan tiga tahun penjara tersebut mendapat respons dari keluarga dan tim penasihat hukum Fei.

Mereka menilai masih terdapat sejumlah fakta dan dokumen yang menurut pihak terdakwa perlu dipertimbangkan dalam perkara tersebut.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah 273 dokumen yang diserahkan tim penasihat hukum Fei melalui Majelis Hakim kepada JPU.

Dokumen tersebut sebelumnya diserahkan dalam persidangan ke-8 pada Senin, 21 September 2026. Menurut penasihat hukum, dokumen tersebut antara lain berisi bukti pengeluaran, bon, serta dokumen yang mereka sebut berkaitan dengan kegiatan pekerjaan Fei di PT SRI.

Penasihat hukum juga menyatakan sejumlah dokumen tersebut dimaksudkan untuk memberikan konteks terhadap transaksi dan aliran dana yang menjadi bagian dari perkara.

Namun, relevansi, keabsahan, serta nilai pembuktian dokumen tersebut tetap menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilainya dalam proses persidangan.

Selain 273 dokumen, perkara ini juga memunculkan perdebatan mengenai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan, terutama Pasal 12 yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan direksi.

Tim penasihat hukum Fei berpandangan bahwa ketentuan tersebut tidak secara eksplisit melarang direksi membuka rekening maupun mengharuskan adanya persetujuan komisaris.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah mengenai perhitungan kerugian perusahaan.

Dalam proses persidangan, nilai kerugian yang dipersoalkan disebut sekitar Rp1,5 miliar, sementara sejumlah pemberitaan mengenai perkara ini juga menyebut angka sekitar Rp1,05 miliar terkait dana operasional yang menjadi bagian dari dakwaan. Perbedaan angka tersebut menjadi bagian yang perlu dilihat berdasarkan uraian tuntutan dan alat bukti yang dinilai dalam persidangan.

Victor, suami Fei, yang selama ini hadir mengikuti persidangan bersama ibu mertuanya, mengaku terkejut dengan tuntutan tiga tahun penjara.

“Kok tuntutannya dari JPU setinggi itu ya? Bukankah kami minggu lalu menghadirkan bukti 273 dokumen. Yang dituduhkan itu rasanya tak berdasar,” ujar Victor seusai persidangan.

Menurut Victor, perkara tersebut juga berdampak terhadap keluarga. Ia mengatakan dua anaknya masih menantikan kepulangan Fei.

“Dua anak saya sangat ingin sekali menantikan kehadiran ibunya di rumah,” tuturnya.

Penasihat hukum Fei menyatakan akan menyiapkan pembelaan atau pledoi setelah tuntutan JPU dibacakan.

Taufik Ismail Gurbadi, penasihat hukum Fei, mengatakan pihaknya kecewa terhadap tuntutan tersebut.

“Tentu kita sangat kecewa. Artinya, jaksa tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Padahal jelas, fakta-fakta kebenarannya itu ada,” ujar Taufik.

Menurut Taufik, pihaknya masih mempersoalkan tafsir terhadap Pasal 12 dalam akta pendirian perusahaan serta persoalan penggunaan dan aliran dana yang menjadi bagian perkara.

Penasihat hukum menyatakan penjelasan mengenai tujuan penggunaan dana dan alirannya telah disampaikan selama proses persidangan.

Atas tuntutan tersebut, tim penasihat hukum akan menyampaikan pledoi pada persidangan berikutnya yang dijadwalkan Senin, 5 Oktober 2026.

Sikap tim penasihat hukum disampaikan secara tegas.

“Kita akan bantah semua.”

Dalam pledoi nanti, tim penasihat hukum juga berencana memasukkan aktivitas Fei sebagai pegiat lingkungan dan pengolah sampah sebagai bagian dari argumentasi pembelaan.

Pihak kuasa hukum menyebut Fei selama ini terlibat dalam berbagai kegiatan dan inovasi pengelolaan lingkungan yang menurut mereka mendapat pengakuan di tingkat regional maupun nasional.

Fei juga disebut beberapa kali mewakili Indonesia dalam kegiatan di luar negeri.

“Lebih dari itu, seharusnya jaksa juga mempertimbangkan kontribusi seorang Fei kepada lingkungan dan masyarakat. Di lapangan pun telah memiliki dampak positif langsung,” ujar Taufik.

Meski demikian, rekam aktivitas tersebut akan disampaikan sebagai bagian dari argumentasi pembelaan. Penilaian terhadap seluruh fakta, alat bukti dan argumentasi para pihak tetap menjadi kewenangan Majelis Hakim.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Alvin Wijaya Kesuma, menyatakan pihaknya menyerahkan proses perkara tersebut kepada Majelis Hakim.

“Kami menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara,” ujarnya.

Dengan dibacakannya tuntutan JPU, perkara Fei Febriyanti belum memasuki tahap akhir.

Setelah tuntutan dibacakan, giliran tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan pledoi. Perdebatan mengenai kewenangan direksi, penggunaan dana, perhitungan kerugian serta 273 dokumen akan menjadi bagian dari proses pembelaan. (GIH/*)

Putusan akhir perkara tetap berada di tangan Majelis Hakim PN Bandung.

Disclaimer

Seluruh informasi yang dipublikasikan di pentas.tv disediakan hanya untuk tujuan informasi umum. Redaksi berupaya menyajikan informasi yang akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan, namun tidak memberikan jaminan apa pun, baik secara tersurat maupun tersirat, mengenai kelengkapan, keakuratan, keandalan, atau kesesuaian informasi tersebut.

Segala tindakan yang Anda lakukan berdasarkan informasi di situs ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda sendiri. pentas.tv tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian atau kerusakan yang timbul akibat penggunaan informasi dari situs ini.

Jika terdapat kekeliruan atau ingin mengajukan hak jawab/koreksi, silakan menghubungi redaksi melalui halaman resmi pentas.tv.